KEBIJAKAN PENDIDIKAN

KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI MASA DEPAN

MAKALAH

UNTUK MEMENUHI TUGAS MATA KULIAH

Analisis Kebijakan dan Pengambilan Keputusan

Yang dibina oleh Bapak Prof. Dr. Ali Imron, M.Pd. M.Si

  oleh:

                   Erni Febriana                    160131600471

                         (E-mail: ernifebri27@gmail.com)

                   Faisah Tri Nur Asih         160131600702

                         (E-mail: faisah985@gmail.com)

                   Feni Nur Anggraeni         160131607182

                         (E-mail: veniinur@gmail.com)


                                     

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN

ADMINISTRASI PENDIDIKAN

AGUSTUS 2017

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan Rahmat, Taufik dan Hidayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan makalah ini dalam bentuk maupun isinya yang sangat sederhana. Semoga makalah ini dapat dipergunakan sebagai salah satu acuan, petunjuk maupun pedoman bagi pembaca. Makalah ini disusun dalam rangka untuk menyelesaikan tugas dari dosen kami Bapak Prof. Dr. Ali Imron, M.Pd, M.Si selaku pembimbing mata kuliah Analisis Kebijakan dan Pengambilan Keputusan.

Harapan kami semoga makalah ini membantu menambah pengetahuan dan pengalaman bagi para pembaca, sehingga kami dapat memperbaiki bentuk maupun isi makalah ini sehingga kedepannya dapat lebih baik.

Makalah ini kami akui masih banyak kekurangan karena pengalaman yang kami miliki sangat kurang. Oleh kerena itu kami harapkan kepada para pembaca untuk memberikan masukan-masukan yang bersifat membangun untuk kesempurnaan makalah ini.

      Malang, Agustus 2017

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR...................................................................................................... i

DAFTAR ISI.................................................................................................................... ii

BAB 1 PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang....................................................................................................... 1

B.     Rumusan Masalah................................................................................................. 1

C.     Tujuan.................................................................................................................... 1

BAB II BAHASAN

A.    Manusia Indonesia Masa Depan yang Diharapkan............................................... 3

B.     Kebijakan Pendidikan ang Relevan di Masa Depan............................................. 4

C.     Strategi Belajar-Mengajar yang Harus Dikembangkan......................................... 5

D.    Permasalahan dan Tantangan Dalam Dunia Pendidikan di Indonesia.................. 6

E.     Harapan Pendidikan di Masa Depan................................................................... 11

BAB III PENUTUP

A.    Simpulan.............................................................................................................. 13

B.     Saran.................................................................................................................... 13

DAFTAR RUJUKAN.................................................................................................... 14

BAB I

PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang

            Di era belakangan ini keadaan dunia pendidikan berubah terus menerus. Perubahan tersebut berlangsung secara cepat, menyeluruh, mendalam, dan tidak terduga. Perubahan tersebut membawa dampak bergesernya kehidupan manusia yang tidak bisa melepaskan diri dari arus perubahan. Adanya perubahan-perubahan tersebut yang paling terpengaruh besar di sektor pendidikan. pendidikan ang merupakan kebutuhan utama masyarakat yang menuntut masyarakat untuk terlibat secara aktif di dalam arus perubahan. Sebab, perubahan-perubahan yang terjadi, telah menggeser pusat-pusat ilmu pengetahuan dan teknologi, pengembangan sumber daya manusia, tidak lagi berada di sektor pendidikan melainkan justru di sektor lain.

            Penulis memilih judul “Kebijakan Pendidikan di Masa Depan” karena mengingat pentingnya pembaharuan di dunia pendidikan dengan melihat peristiwa yang terjadi di masa lampau dalam dunia pendidikan.

B.     Rumusan Masalah

1.      Bagaimana manusia Indonesia yang diharapkan di masa depan?

2.      Bagaimana kebijakan pendidikan yang relevan di masa depan?

3.      Bagaimana strategi belajar-mengajar yang harus dikembangkan?

4.      Apa permasalah dan tantangan dalam dunia pendidikan di Indonesia?

5.      Bagaimana harapan pendidikan di masa depan?

C.    Tujuan

1.      Agar pembaca mengetahui dan memahami manusia Indonesia yang diharapkan di masa depan.

2.      Agar pembaca mengetahui dan mamahami kebijakan pendidikan yang relevan di masa depan.

3.      Agar pembaca mengetahui dan memahami strategi belajar-mengajar yang harus dikembangkan.

4.      Agar pembaca mengetahui dan memahami permasalahan dan tantangan dalam dunia pendidikan di Indonesia.

5.      Agar pembaca mengetahui dan memahami harapan pendidikan di masa depan.

BAB II

           BAHASAN

A.    Manusia Indonesia Masa Depan yang Diharapkan

            Menurut Imron (2002: 130) setiap manusia memiliki kualiatas-kualitas tertentu. Adapun kualitas-kualitas tersebut meliputi kualitas fisik dan kualitas nonfisik. Kualitas fisik berhubungan dengan kualitas lahiriyah dan jasmaniyah seseorang. Kualitas demikian, diindikasikan oleh: ukuran badannya, tenaga fisik yang dimiliki, daya tahan tubuhnya, kesehatan jasmaninya, dan kesegaran atau kebugaran raganya. Sedangkan kualitas nonfisik berkaitan dengan hal-hal yang bersifat batiniah, nonfissik dan kejiwaan. Kualitas nonfisik tersebut meliputi kualitas pribadi, kualitas hubungan dengan pihak lain, dan kualitas kekaryaannya. Kualitas fisik dan kualitas nonfisik saling melengkapi karena kualitas fisik diperlukan untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan yang menyangkut dan mendukung tercapainya kualitas nonfisik.

Kualitas pribadi adalah kualitas yang secara pribadi dimiliki oleh seseorang dan tidak dimiliki oleh orang lain. kualitas pribadi ini sangat unik, karena kualitas demikianlah yang membedakan antara orang satu dengan yang lainnya. Adapun pribadi yang diharapkan untuk negara di masa depan adalah yang: kukuh, mantap, matang, tidak mudah goyah atau terombang-ambing, kuat, dan yang mandiri.

Kualitas hubungan dengan pihak lan meliputi: kualitas hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, kualitas hubungan dengan sesama manusia, hubungan sesame makhluk atau alam sekitarnya. Kualitas hubungan dengan Tuhan diindikasikan oleh keimanan, ketaqwaan, amalan-amalan, tingginya moralitas, akhlak, dan kerajinan beribadah. Kualitas hubungan dengan sesama manusia diindikasikan oleh tingginya rasa solidaritas, kesetiakawanan, tingginya toleransi, meletakkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kualitas hubungan dengan makhluk-makhluk lain atau alam adalah menyayangi binatang, melestarikan kehidupan binatang, memelihara alam sekitar, tidak mencemari lingkungan, dan sebagainya.

Kualitas kekaryaan meliputi: produktivitas karyanya, bobot karyanya, kegemaran berkarya, kebanggan berkarya, serta bisa menghargai dan mengapresiasi karya.

Menurut Suryadi (2014: 39) manusia Indonesia yang berkualitas harus mempunyai kompetensi dua dimensi sekaligus, yaitu kompetensi teknis dan kompetensi nonteknis. Kompetensi teknis meliputi kemampuan, keahlian, profesionalitas yang menjadi prasyarat mutlak untuk mencapai kemampuan daya saing bangsa di era global. Kemampuan nonteknis meliputi nilai dan perilaku modern serta kreativitas yang akan berdampak sangat besar pada produktivitas.

B.     Kebijakan Pendidikan Yang Relevan Di Masa Depan

            Menurut Imron (2002: 132) peningkatan kualitas pendidikan harus diprioritaskan. Kualitas pendidikan sangat penting artinya, karena hanya manusia yang berkualitas saja yang bisa bertahan hidup di masa depan. Manusia yang berkualitas diharapkan dapat bersama-sama turut berpartisipasi dalam dunia pendidikan yang semakin berubah.

Peningkatan kesiapan peserta didik harus sejak dini dilatih untuk menghadapi perubahan yang terus menerus, karena dengan adanya pengalaman menghadapi perubahan mereka tidak akan terkejut dengan adanya perubahan-perubahan yang akan dialami di masyarakat kelak. Kemampuan yang pernah dimiliki ketika menghadapi perubahan di lembaga pendidikan, akan ditransfer ke dalam dunia senyatanya.

Peningkatan kemandirian anak melalui pengajaran harus menjadi kebijaksanaan pendidikan, mengingat manusia di masa depan yang dapat berkompetisi serta bisa membawa bangsanya dalam perubahan dunia, adalah manusia yang mandiri. Prestasi anak di lembaga pendidikan antara lain juga harus dilihat dari sisi kemandiriannya. Harus diberi penghargaan kepada anak didik yang tingkat kemandiriannya tinggi agar dapat memacu peserta didik lain menjadi mandiri.

Kebijakan yang lain seperti mengarahkan peserta didik di lembaga pendidikan ke arah nyata juga harus dilakukan agar peserta didik berlatih berkarya. Dengan adanya kebiasaan berkarya yang sering dilakukan oleh seorang anak di dunia pendidikan dapat dilanjutkan ketika seorang anak telah kembali ke masyarakat kelak. Untuk memacu anak terus berkarya haruslah diberikan penghargaan atas karyanya tersebut.

Penanaman kedisiplinan pada peserta didik di lembaga pendidikan juga penting untuk diterapkan. Kedisiplinan tersebut dapat dimulai dari diri sendiri agar seorang anak dapat memberikan sesuatu yang berharga kepada masyarakat.

Penanaman keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa juga tak kalah penting agar seorang anak dapat mengendalikan diri tidak terjerumus kedalam kehidupan yang sesat. Ia harus mengetahui bahwa makhluk yang beragama harus mentaati perintah Tuhan dan menjauhi larangan-Nya.

Kebijakan yang terakhir adalah penanaman kesetiakawanan diantara teman sebangsa. Hal ini penting untuk ditanamkan pada seorang anak didik karena mereka hidup sebagai makhluk sosial yang artinya dia juga membutuhkan manusia lain untuk bertahan hidup. Mereka yang setiap harinya melakukan interaksi dengan sesamanya.

C.    Strategi Belajar-Mengajar yang Harus Dikembangkan

Menurut Imron (2012:134) dalam merumuskan kebijaksanaan pendidikan di masa depan, maka strategi belajar mengajar yang dikembangkan tidaklah cukup sekedar menempatkan guru pada posisi sentral.

Strategi belajar harus diorientasikan dan disentralkan pada peserta didik karena yang harus dikembangkan kemampuannya di lembaga pendidikan adalah siswa dan bukan gurunya. Jika memang guru yang menjadi pusat perhatian, tentu hal tersebut haruslah dijadikan sebagai sasaran dalam rangka mempersiapkan peserta didik untuk menghadapi tugas-tugas kemanusiaan dihari esok

Belajar tidak cukup hanya menyampaikan pengetahuan, melainkan yang terpenting adalah mengajar siswa bagaimana caranya belajar. Dengan tahu bagaimana cara belajar yang baik, maka sisiwa akan banyak belajar secara mandiri. Kedaulatan kelas akhirnya bukan terletak di tangan guru, harus ada pembagian yang seimbang antara yang harus dikerjakan guru dan mana yang mesti di lakukan oleh siswa.

Belajar mandiri sebagaimana yang direkayasa melalui kelas, diharapkan tumbuh terus meskipun siswa sudah tidak berada dikelas lagi.kesadaran akan pentingnya belajar diharapkan dapat “mempribadi” pada diri siswa, sehingga pada akhirnya siswa terus belajar sepanjang hayat.

Dalam proses belajar-mengajar di kelas, juga harus ditanamkan keterbukaan atara siswa dengan guru. Guru haruslah memberikan contoh keterbukaan demikia, misalnya mengakui kesalahannya jika memang ia salah, mengakui ketertinggalannya dalam bidang tertentu kepada siswa jika memang benar siswa tersebut lebih mengikuti perkembangan yang paling terakhir. Keteladanan tersebut bisa ditiru oleh siswa pada situasi lain dan mampu menerima apa yang berasal dari orang lain jika itu benar.

Guru juga harus banyak menghargai terhadap prestasi mandiri siswa, oleh karena penghargaan demikian akan memacu kemandiriannya secara terus-menerus. Kemandirian yang dipacu melalui menghargai tadi, akan mempribadi pada diri siswa meskipun mungkin tidak ada hadiahnya lagi.

D.    Permasalahan dan Tantangan Dalam Dunia Pendidikan Di Indonesia

Menurut Suryadi (2014) saat ini Indonesia menghadapi tantangan persaingan bangsa di era global yang menuntut peningkatan kualitas dan produktivitas manusia terdidik. Berbagai kebijakan pembangunan pendidikan nasional telah dilahirkan, antara lain melalui sebuah lompatan besar dalam legislasi anggaran pendidikan hingga mencapai 20% dari APBN. Namun besarnya anggaran pendidikan bukan sebuah jaminan untuk mencapai pendidikan yang bermutu dan berdaya saing. Daya saing hanya dapat diwujudkan oleh sebuah negara yang mandiri (independent), yaitu bangsa yang mampu melaksanakan kebijkan dan program pembangunan dengan mengandalkan kekuatan sendiri.

            Perwujudan kemandirian bangsa hanya dapat diwujudkan melalui pendidikan yang bermutu, relevan, dan berkeadilan. Pendidikan harus dapat berfungsi sebagai katalisator pembangunan nasional di berbagai bidang. Sebagai bagian integral dari suatu sistem perekonomian negara, pendidikan harus dapat menghasilkan tenaga terdidik yang cakap, kreatif, dan profesional agar menjadi pelaku-pelaku ekonomi yang produktif dan berkelanjutan.  Untuk mewujudkan manusia terdidik yang demikian, pembangunan pendidikan nasional harus dilaksanakan atas dasar kebijakan yang berbasis riset dan teknologi (Research base policy). Hal ini penting agar pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan tetap selaras dengan permasalahan, potensi, peluang dan tantangannya pada zaman yang berubah.

            Menurut Suryadi (2014) ada beberapa permasalahan mendasar yang dihadapi dalam pengelolaan dan penyelenggaraan system pendidikan nasional.

1.      Komitmen Indonesia terhadap Legislasi Nasional

Sebagai bagian aktifd ari United  Nation, Indonesia telah berkomitmen untuk melaksanakan Universal Declaration of Human Right (UDHR, 1984), yang pada pasal 28 menegaskan bahwa: “(1) setiap orang berhak atas pendidikan, dan pendidikan harus bebas biaya, setidaknya pada pendidikan dasar yang harus bersifat free and compulsory; (2) pendidikan teknik, kejuruan, profesi, dan pendidikan tinggi harus dapat diikuti oleh semua orang berdasarkan kemampuan masing-masing”. Untuk memenuhi hak-hak dasar manusia yang dilindungi oleh undang-undang, pemerintah berkewajiban untuk menyelenggarakan pelayanan pendidikan yang bermutu secara adil dan merata bagi seluruh warga negara.

Banyak negara di berbagai belahan dunia yang telah meratifikasi legislasi internasional bidang pendidikan, sebagian atau seluruhnya, serta diadopsi menjadi legislasi nasional. Selanjutnya, setiap negara dapat mengatur pengelolaan dan pelayanan dari tiga komponen dasar pendidikan tersebut, berdasarkan sistem hukum nasional masing-masing, yaitu:

a.       Education for all the people,  pendidikan dasar wajib dan bebas biaya untuk menjamin terwujudnya akses yang universal bagi semua warga tanpa terkecuali.

b.      Education for most of the people, yaitu komponen pendidikan teknik/kejuruan dan proesianal yang dapat diakses oleh sebagian penduduk pada kategori angkatan kerja atau calon angkatan kerja dengan akses yang bersifat merit atas dasar bakat, minat, kemampuan, dan potensi yang dimiliki masing-masing.

c.       Education for the elite, yaitu komponen pendidikan tinggi akademik dan riset yang berorientasi terhadap penguasaan, pemanfaatan, dan penemuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan akses yang bersifat merit bagi mereka yang memenuhi persyaratan berupa potensi keunggulan, tetapi jumlahnya banyak.

Dalam sistem pendidikan nasional, pemerintah telah menyususn kebijakan pendidikan sesuai dengan amanat kontitusi dan peraturan perundangan. Sesuai dengan legislasi internasional, Indonesia tetap komitmen untuk mengelola dan menyelenggarakan masing-masing dari ketiga komponen dasar pendidikan, sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam UDHR (1984) tersebut. Meskipun demikian, Indonesia belum sepenuhnya melaksanakan prinsip-prinsip yang tertuang dalam legislasi internasional, karena menghadapi beberapa kendala yang serius, di antaranya sebagai berikut.

Pertama, Indonesia belum pernah memiliki legislasi nasional ‘free and compulsory basic education’ sebalum amandemen UUD 1945. Dalam amandemen ke-4 (tahun 2000) UUD 1945 pasal 31 ayat (4) diamanatkan: “Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”. Pasal ini menunjukkan bahwa Indonesia berkomitmen untuk melaksanakan ‘compulsory basic education’ misalnya melalui program wajib belajar pendidikan dasar. Akan tetapi, ketika perguruan swasta diberi kesempatan untuk menyelenggarakan pendidikan dasar atau sederajat, maka kebijakan ,free basic education’ justru diragukan eksistensinya karena sebagian pendanaan pendidikan dasar kenyataanya masih tetap dibebankan kepada keluarga.

Kedua, pendidikan teknik/kejuruan dan pendidikan professional di Indonesia masih menghadapi permasalahan struktural. Kurikulum dan program pada satuan pendidikan teknik/kejuruan dikembangkan dan disusun secara terpisah dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Sehingga hal ini yang menjadi sumber ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan pendidikan kejuruan dengan kebutuhan lapangan kerja yang sesungguhnya.

 Ketiga, hingga sekarang pendidikan tinggi (PT) Indonesia belum mempunyai kapasitas yang memadai untuk memacu keunggulan dan daya saing bangsa di kancah internasional.

            2. Peningkatan Mutu dan Daya Saing

Indonesia masih menghadapi permasalahan konseptual yang kronis dalam penyusunan kebijakan nasional pendidikan. Sejak awal 1970-an, keberhasilan pembangunan pendidikan lebih banyak diukur dengan mengunakan Indikator Kunci Keberhasilan (IKK) yang sebenarnya ini sudah dianggap ‘usang’, tetapi masih digunakan secara massive di semua jenjang pendidikan seperti angka partisipasi pendidikan (APK, AMP, APS, angka melanjutkan sekolah, dan sejenisnya) pada tingkat yang sangat agregat. Indikator-indikator seperti ini telah digunakan secara intensif pada tahun 1970-an lebih rendah dibandingakan negara berkembang pada umumnya. Pada tahun 1990-an Indonesia berhasil mencapai APM-SD >95% hanya dalam 3 dasawarsa dan oleh karena itu presiden Soeharto memperoleh penghargaan UNESCO yang disebut “Piagam Avicena” pada tahun 1993. Atas keberhasilan itu, maka seharusnya sejak awal melinium Indonesia mengubah haluan dan menggunakan strategi pembagunan sesuai dengan era global yang lebih menempatkan mutu dan keunggulan di atas segalanya.

Indikator keberhasilan yang cukup usang, tetapi masih digunakan secara massive dalam pengukuran mutu pendidikan adalah skor hasil ujian nasional (UN) yang justru lebih banyak mengukur jumlah pengetahuan yang diperoleh siswa ketimbang mengukur capaian standar pendidikan nasional. Jika ini dipersoalkan, maka kesalahan bukan terletak pada ‘ujian’ karena ujian adalah konsep yang inherent di dalam suatu sistem pendidikan di manapun juga. Permasalahan UN muncul karena penyelenggaraannya yang memiliki kelemahan yang cukup mendasar.

Salah satu kelemahan mendasar UN adalah kualitas ujian itu sendiri. Ujian yang berkualitas dapat menghasilkan informasi yang akurat mengenai status dan variasi mutu pendidikan. Kualitas ujian itu sendiri di tentukan oleh kualitas soal ujiannya sebagai atat ukur capian Standar Kemampuan Lulusan (SKL). Masalahnya, mutu rumusan SKL sebagai standar pendidikan nasional dan dampaknya terhadap campaian standar tersebut belum dievaluasi secara sistematis. Kemendibud belum melakukan review secara menyeluruh terhadap rumusan SKL serta evaluasi tingkat pencapaiannya pada setiap satuan SKL menurut mata pelajaran, satuan, dan jenjang pendidikan. SKL yang berlaku juga belum pernah diremajakan (updated) walaupun sudah digunakan lebih dari lima tahun.

Kelemahan lain dari penyelenggaraan UN adalah sistem penyedian soal ujian. Kini, kemudian tidak lagi menggunakan mekanisme Bank Soal (item banking system) untuk menjamin bahwa soal-soal yang digunakan dalam UN bermutu secara konseptual dan secara empiris. Soal-soal yang diguanakan dalam UN dihasilkan dari mekanisme ad-hoc yang belum bisa dijamin kualitasnya. Dengan mutu soal ujian yang demikian, maka UN tidak akan mampu menghasilkan informasi yang akurat, terutama jika pemerintah inggin mengetahui apakah standar pendidikan nasional telah dicapai atau tidak. Dengan kualitas soal yang kurang bermutu, hasil ujian tidak dapat dianalisis secara akurat dalam rangka menemukan faktor-faktor yang perlu diperbaiki agar dapat meningkatkan mutu belajar siswa. Mutu, soal-soal ujian yang kurang bermutu akan menjadikan UN tidak lebih dari hanya sebagai belanja uang negara yang kurang efisien yang kurang berdampak pada peningkatan mutu pendidikan nasional. 

Dalam kaitannya dengan mutu dan daya saing bangsa, terdapat kenyataan bahwa kebijakan dan program pembangunan pendidikan di Indonesia lebih berorientasi terhadap dua permasalahan yang mengakibatkan terjadinya disorientasi pembangunan pendidikan yang cukup kronis, yaitu: (1) secara makro, pembangunan yang lebih menempatkan pemenuhan prasarana fisik dan infrastruktur ang bertujuan untuk menampung peserta didik yang semakin besar jumlahnya; (2) secara mikro, ditandai dengan rendahnya mutu proses pengelolaan dan penyelenggaraan pada satuan-satuan pendidikan, dengan kurikulum sekolah berorientasi akademik pada setiap mata pelajaran yang disampaikan guru secara berurutan menurut satuan waktu dengan proses proses pembelajaran yang kurang bermutu.

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan suatu kajian khusus untuk mengantisipasi dan mengeksplorasi berbagai isu kebijakan dalam mewujudkan system pendidikan nasional yang semakin bermutu dan berdaya saing secara global.

E.     Harapan Pendidikan di Masa Depan

            Pengalaman adalah guru yang terbaik. Pengalaman akan peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi semestinya menjadi pelajaran yang berharga untuk kita agar tidak terjerumus ke dalam permasalahan yang sama untuk melangkah ke masa yang akan datang. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang memiliki banyak potensi, hanya saja kita yang masih belum bisa memanfaatkannya dengan baik dan benar untuk menjadi bangsa yang mempunyai martabat, harga diri, dan mampu sejajar dengan negara maju yang ada di dunia. Semua itu membutuhkan kunci utama, yaitu “pendidikan”.

            Kondisi pendidikan yang selama ini dilaksanakan diharapkan menjadi pelajaran yang sangat berharga dalam upaya membangun atau mengambil kebijakan tentang pendidikan ke depan. Sejarah merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan masa kini, sehingga sejarah sangat berpengaruh terhadap pendidikan sekarang dan akan datang.

            Menurut Hasbullah (2015: 139) dalam Djohar (2003: 85), yang mengutip pendapatnya Gibson (1997), mengemukakan bahwa masa depan memiliki kriteria khusus yang ditandai oleh hiperkompetisi, suksesi revolusi teknologi, dan konflik social, menghasilkan keadaan yang tidak dapat diperkirakan dari keadaan masa lampau dan masa kini. Oleh karena itu, masa depan hanya dapat dihadapi dengan kreativitas, meskipun keadaan posisi sekarang memiliki peranan penting untuk memicu kreativitas tersebut.

            Pendidikan di masa yang akan datang harus dibangun dan dirancang atas dasar kritik dan kelemahan terhadap pendidikan pada masa terdahulu dan sekarang. Dengan demikian, pendidikan di masa depan dapat memberikan sumbangan pada pertumbuhan ekonomi, dapat mengurangi kemiskinan, mengurangi konflik di masyarakat, mengembangkan nilai-nilai demokrasi, moral, agama, dan HAM, berpikiran terbuka, menghargai pluralitas, memiliki kepekaan sosial, mengurangi pengangguran, dan lain sebagainya.

            Menurut Hasbullah (2015: 140) ada beberapa harapan kebijakan untuk pembangunan pendidikan ke depan, yaitu (1) peningkatan anggaran pendidikan, (2) perbaikan kurikulum, (3) peningkatan kualitas guru, (4) peningkatan kesejahteraan guru, (5) pendidikan yang murah, (6) pemerataan pendidikan, (7) keberpihakan yang nyata semua pihak terhadap pendidikan.

            Dalam pencapaian pembangunan nasional sangat membutuhkan pendidika terlebih dalam rangka menyongsong sebuah era persaingan yang sangat kompetitif. Hanya pendidikan yang tepat yang akan mampu secara efektif melaksanakan fungsinya. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan dan strategi pendidikan yang tepat, sehingga dapat mendukung tercapainya pembangunan nasional.

            Pendidikan nasional yang bermutu dan efisien adalah pendidikan yang memiliki manfaat bagi percepatan kemajuan dalam semua bidang dan sektor pembangunan. Hubungan antara pendidikan dengan masing-masing sektor pembangunan dan kehidupan masyarakat adalah sumber daya manusia yang bermutu, karena sumber daya manusia inilah yang menjadi pelaku utama untuk pembangunan sectoral maupun kehidupan bersama. Pendidikan mampu menghasilkan manusia yang menjadi sumber penggerak bagi seluruh proses pembangunan dan kehidupan masyarakat.

Menurut Makagiansar (2013: 80) pendidikan merupakan sebagian dari kehidupan masyarakat dan juga sebagai dinamisator masyarakat itu sendiri. Pendidikan memiliki peranan sangat strategis karena menjadi tiang sanggah dari kesinambungan masyarakat itu sendiri. Menurut Makagiansar (2013: 81) ada tiga aspek yang harus diperhatikan oleh SISDIKNAS dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan: a) aspek akademik, b) aspek religio mental, c) aspek ketenagakerjaan.

BAB III

PENUTUP

A.    Kesimpulan

Pada dasarnya manusia memiliki kualitas yang berbeda-beda. Untuk meningkatkan kualitas yang mereka miliki, mereka membutuhkan pendidikan yang memiliki kualitas pula. Kualitas pendidikan sangat penting artinya, karena hanya manusia yang berkualitas saja yang bisa bertahan hidup di masa depan. Manusia yang berkualitas diharapkan dapat bersama-sama turut berpartisipasi dalam dunia pendidikan yang semakin berubah. Untuk mendapatkan hasil yang terbaik dalam dunia pendidikan maka diperlukan pengembangan strategi dalam belajar-mengajar. Pendidikan nasional yang bermutu dan efisien adalah pendidikan yang memiliki manfaat bagi percepatan kemajuan dalam semua bidang dan sektor pembangunan. Pendidikan mampu menghasilkan manusia yang menjadi sumber penggerak bagi seluruh proses pembangunan dan kehidupan masyarakat.

B.     Saran

Sebaiknya, materi dalam makalah ini dapat dibaca oleh seluruh pihak dan elemen yang berkaitan dengan pembuatan kebijakan pendidikan di masa depan. Diharapkan nantinya setelah membaca makalah ini dapat tercipta kebijakan-kebijakan pendidikan baru yang relevan dengan masanya dan menjadikan pendidikan nasional Indonesia lebih baik.

DAFTAR RUJUKAN

Hasbullah.2015.Kebijakan Pendidikan: Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia.Jakarta: PT Rajagrafindo Persada

Imron, Ali.2002.Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia: Proses, Produk, dan Masa Depannya.Jakarta: PT Bumi Aksara

Imron, Ali.2012.Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia: Proses, Produk, dan Masa Depannya.Jakarta: PT Bumi Aksara

Makagiansar. 2013. Manajemen Pendidikan Nasional: Kajian Pendidikan Masa Depan. Bandung: PT Remaja Rosda Karya

Suryadi.2014.Pendidikan Indonesia Menuju 2025.Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Read more...

ANALISIS KEBIJAKAN DAN PEMBUATAN KEPUTUSAN

PERLUNYA OPTIMALISASI PENERAPAN KURIKULUM 2013

KHUSUSNYA DI DAERAH 3T (TERDEPAN, TERLUAR, DAN TERTINGGAL) UNTUK MEMAKSIMALKAN PROSES PEMBELAJARAN DI SEKOLAH

Oleh : Erni Febriana
160131600471

Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang

E-mail : ernifebri27@gmail.com

Abstrak: Pendidikan adalah suatu proses belajar yang terprogram. Pendidikan tak lepas dari adanya penerapan kurikulum untuk mengatur proses pembelajaran di sekolah dan penentu keberhasilan tujuan pendidikan. Dalam penerapan kurikulum 2013 dibutuhkan guru yang professional terlebih di daerah 3T karena metode pembelajaran yang digunakan berbeda dengan kurikulum sebelumnya. Selain guru yang profesional, penerapan kurikulum juga membutuhkan fasilitas pendukung lainnya seperti buku panduan guru dan buku siswa. Penyediaan fasilitas pendukung harus diperhatikan karena sangat menentukan berjalannya proses pembelajaran.

Kata Kunci: pendidikan, kurikulum, guru profesional

PENDAHULUAN

Beberapa waktu terakhir, dunia pendidikan di Indonesia telah dikenalkan dengan kurikulum terbaru yaitu Kurikulum 2013. Kurikulum merupakan bagian penting dalam pelaksanaan pendidikan terutama untuk proses pembelajaran. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang nantinya memberikan perkembangan yang besar bagi dunia pendidikan, karena kurikulum ini lebih mengutamakan pengutaan pendidikan karakter dimana dalam setiap mata pelajaran akan diinternalisasikan nilai-nilai karakter. Melalui Kurikulum 2013, pemerintah berusaha meningkatkan kualitas pendidikan. Perubahan kurikulum bertujuan untuk menciptakan generasi yang lebih berkualitas dan unggul baik dalam prestasi akademik maupun non-akademik. Kurikulum 2013 ini merupakan suatu bentuk penyempurnaan kurikulum sebelumnya yaitu Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Penerapan Kurikulum 2013 membutuhkan guru yang aktif dalam proses pembelajaran di kelas agar siswa juga dapat berperan aktif.

Secara konseptual, Kurikulum 2013 memiliki beberapa kelebihan, yaitu penggunaan pendekatan saintifik, berbasis karakter, dan menggunakan kompetensi pada bidang studi tertentu (Mulyasa dalam Nurmalasari dkk, Tanpa tahun). Kelebihan Kurikulum 2013 di pandang dari faktor internal adalah peserta didik diharapkan mampu memiliki kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan untuk bersaing di dunia Internasional. Sedangkan untuk faktor eksternal kelebihan Kurikulum 2013 adalah peserta didik mampu dan siap bersaing di kancah Internasional dengan negara-negara lain, sesuai dengan kebutuhan modern saat ini (Nurmalasari dkk, Tanpa tahun).

LATAR BELAKANG

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting yang wajib didapatkan oleh setiap warga negara. Penyelenggaraan pendidikan tak lepas dari penggunaan kurikulum. Kurikulum merupakan dasar dari pelaksanaan proses pembelajaran. Kurikulum adalah rencana tertulis tentang kemampuan yang harus dimiliki berdasarkan standar nasional, materi yang perlu dipelajari dan pengalaman belajar yang perlu dijalani untuk mencapai kemampuan tersebut, dan evaluasi yang perlu dilakukan untuk menentukan tingkat pencapaian kemampuan peserta didik, serta seperangkat peraturan yang berkenaan dengan pengalaman belajar peserta didik dalam mengembangkan potensi dirinya dalam satuan pendidikan tertentu (Busro dan Siskandar, 2017: 5). Pemilihan kurikulum yang tepat memberikan pengaruh yang besar terhadap tercapainya tujuan pendidikan. Dengan adanya kurikulum, para guru dapat melaksanakan proses pembelajaran secara terstruktur dan teratur.

Dalam mencapai tingkat kualitas pendidikan yang maksimal setiap program yang dicanangkan seharusnya menjadi program yang berkesinambungan sehingga dapat dijalankan sewaktu-waktu. Seperti halnya pernerapan kurikulum 2013. Penerapan kurikulum 2013 ini sudah mengarah pada pencapaian pendidikan yang maksimal dan berkualitas. Terlebih dengan adanya penerapan pendidikan karakter yang terdapat didalamnya. Sehingga dapat menciptakan manusia yang berkualitas. Kualitas-kualitas tersebut meliputi kualitas fisik dan nonfisik. Kualitas fisik berhubungan dengan kualitas lahiriyah dan jasmaniyah seseorang. Sedangkan kualitas nonfisik berkaitan dengan hal-hal yang bersifat batiniah, nonfissik dan kejiwaan. Kualitas nonfisik tersebut meliputi kualitas pribadi, kualitas hubungan dengan pihak lain, dan kualitas kekaryaannya (Imron, 2012: 130-131).

 Penerapan kurikulum 2013 membutuhkan fasilitas-fasilitas yang dapat mendukung proses pembelajaran sesuai dengan tujuan. Fasilitas tersebut antara lain buku guru dan buku siswa. Namun, pada kenyataannya fasilitas yang dibutuhkan dalam penerapan kurikulum ini masih terbatas karena terlambatnya pemerintah dalam penyediaan dan pendistribusiannya sehingga mengharuskan siswa bergantian dalam menggunakan buku yang dibutuhkan. Selain itu, penerapan kurikulum ini juga membutuhkan sumber daya manusia khususnya guru yang profesional. Sedangkan saat ini belum semua guru profesional. Bahkan masih terdapat guru yang belum memahami dan mengerti tentang penerapan kurikulum 2013. Terlebih kurikulum 2013 ini menggunakan model pembelajaran yang berbeda dari kurikulum sebelumnya. Sehingga sangat dibutuhkan guru yang profesional yang benar-benar menguasai cara ataupun model penerapan kurikulum 2013 terutama guru yang mengajar di daerah 3T (Tristinawati, 2017). Untuk itu, pemerintah perlu memberikan alternatif terbaik dalam memaksimalkan penerapan kurikulum 2013 ini.

BAHASAN

RUMUSAN MASALAH KEBIJAKAN

Dalam penerapan kurikulum 2013 pemerintah menyediakan fasilitas yang diperlukan khususnya buku guru dan buku siswa. Untuk mengatasi masalah keterlambatan pengiriman buku yang dibutuhkan pemerintah mencari alternatif yaitu dengan memberikan buku tersebut dalam bentuk soft file. Disamping itu, pemerintah juga mempercepat pendistribusian buku-buku tersebut keseluruh sekolah yang ada di Indonesia. Tidak hanya fasilitas yang dibutuhkan untuk penerapan kurikulum 2013 ini, tetapi juga guru yang berkompeten dan profesional. Pemerintah memperbanyak pelatihan-pelatihan dan pemberian beasiswa kepada guru yang ingin kuliah di perguruan tinggi untuk meningkatkan profesionalitasnya (Tristinawati, 2017). Pemerintah juga telah melakukan sosialisasi terkait dengan penerapan kurikulum 2013 sehingga sekolah dapat mempersiapkan apa saja yang dibutuhkan dengan sebaik-baiknya.

Meskipun dari berbagai penyediaan perangkat pembelajaran telah disediakan oleh pemerintah, tetapi belum cukup mendukung proses penerapan kurikulum 2013. Khususnya di daerah 3T yang ada di Indonesia. Fasilitas buku untuk guru dan siswa yang diberikan dalam bentuk soft file tidak dapat dijadikan solusi utama, karena pada kenyataannya anggaran sekolah yang tidak memungkinkan untuk mencetak buku-buku yang dibutuhkan tersebut. Pendistribusian buku-buku yang masih terlambat juga menjadi faktor penghambat penerapan kurikulum 2013 (Tristinawati, 2017). Selain itu, masih terdapat guru yang tidak professional, sehingga tidak dapat memanfaatkan fasilitas atau media yang telah disediakan oleh pemerintah dengan baik. Pelatihan yang diberikan oleh pemerintah kepada para guru juga belum dapat memaksimalkan penerapan kurikulum. Hal ini dikarenakan guru yang mengikuti pelatihan masih ada yang belum memahami penerapan kurikulum ini. Terbatasnya waktu pelatihan, metode pelatihan yang lebih difokuskan pada metode ceramah, teori yang disampaikan, dan kompetensi instruktur menjadi faktor yang mempengaruhi berhasil tidaknya pelatihan yang diberikan (Faridah Awaliyah dalam Busro dan Siskandar, 2017). 

RUMUSAN ALTERNATIF

Melakukan peningkatan kualitas guru agar menjadi guru yang professional, berkompeten, dan mengajar sesuai dengan bidangnya di seluruh sekolah terutama pada sekolah di daerah 3T dapat dijadikan alternatif untuk memaksimalkan penerapan kurikulum 2013. Pengembangan kemampuan guru dalam penerapan kurikulum 2013 pada daerah 3T mencakup beberapa pengembangan kompetensi, diantaranya kompetensi profesional, pedagogik, kepribadian, dan sosial. Profesionalitas guru sangat menentukan berhasil tidaknya kurikulum yang telah ditetapkan (Busro dan Siskandar, 2017). Peningkatan profesionalitas guru tidak hanya melalui pelatihan, tetapi juga melihat hasil dari pelatihan tersebut benar-benar diterapkan oleh para guru atau tidak. Melakukan pembinaan dan pengawasan setelah pelatihan sehingga kedepannya penerapan kurikulum 2013 dapat terlaksana dengan baik dan dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Dengan adanya guru yang profesional dan sesuai dengan bidangnya sangat berpengaruh besar dalam penerapan kurikulum 2013. Guru yang berkompeten dan profesional dapat menerapkan kurikulum 2013 dengan baik, karena dalam kurikulum 2013 guru tidak menyampaikan materi secara tradisional seperti kurikulum yang sebelumnya. Guru diharapkan mampu mengimplementasikan metode pembelajaran yang inovatif (students-centered). Guru lebih ditekankan sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran atau membantu siswa agar siswa mampu menguasai berbagai kompetensi yang diharapkan (Qomariyah, 2014). Fasilitator adalah orang yang memberikan fasilitas, yakni dengan memberikan kemudahan bagi siswa sehingga proses pembelajaran berlangsung secara lebih mudah dan menyenangkan (Nurmalasari dkk, Tanpa tahun). Seorang guru yang dijadikan sebagai fasilitator pendidikan dituntut untuk mempunyai tingkat kompetensi dan kualifikasi yang memadai. Guru yang berkompeten di bidangnya akan mampu membawa peserta didik aktif dalam proses pembelajaran (Saroni, 2011).

Guru yang profesional akan mengetahui prinsip-prinsip dan peranannya dalam pengembangan dan penerapan kurikulum yang bertujuan untuk kemajuan siswa dan membentuk keterampilan siswa dalam pemantapan tujuan pendidikan. Dalam penerapan kurikulum disekolah, ada beberapa peran guru yang harus dilaksanakan, yaitu: (1) sebagai translator, guru berperan menerjemahkan kurikulum sekolah, (2) sebagai konselor, guru berperan mengatasi berbagai hambatan yang dapat mengganggu kemajuan belajar siswa, (3) sebagai evaluator, guru disekolah menjadi penilai dalam ketercapaian terlaksananya proses kurikulum secara komprehensif dan berkesinambungan secara terus menerus terhadap berbagai aspek tingkah laku siswa, (4) sebagai leader di kelas, guru disekolah memiliki peran strategis dalam memimpin keberhasilan pelaksanaan kurikulum selama proses pembelajaran berjalan, (5) sebagai fasilitator, guru disekolah memiliki peran memfasilitasi pelaksanaan kurikulum pada mata pelajaran yang diampu masing-masing, (6) sebagai konseptor, guru disekolah menyusun kurikulum dalam bidangnya untuk jangka waktu satu tahun, satu semester, beberapa minggu atau beberapa hari saja, (7) sebagai implementor, guru berperan mengimplementasi kurikulum yang telah dilaksanakan, (8) sebagai partisipator, guru berpartisipasi dalam pensuksesan keberhasilan kurikulum saat diterapkan di sekolah, serta (9) sebagai motivator, guru dalam melaksanakan kurikulum selalu berusaha memberikan motivasi kepada siswa untuk selalu giat belajar dan hal lainnya (Busro dan Siskandar, 2017: 166-169).

Kedudukan guru yang profesional berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional yang bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan tujuan pendidikan nasional, sehingga dengan adanya guru yang profesional diharapkan mutu pendidikan di Indonesia ini dapat ditingkatkan terlebih pada daerah 3T (Taniredja dkk, 2016). Melalui guru professional juga  kurikulum 2013 yang telah diterapkan dapat berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam pengembangan dan implementasi kurikulum, profesionalitas guru sangat diperlukan, hal ini dikarenakan seorang guru merupakan seorang figure yang mulia dan dimuliakan oleh banyak orang (Busro dan Siskandar, 2017: 162).

Dukungan dari guru merupakan hal yang sangat penting, manakala menghendaki proses implementasi dapat berjalan secara sukses. Sebagaimana diketahui bahwa para guru mengalokasikan mayoritas waktu kerja mereka dalam kelas dengan para siswa, oleh karena itu ketika guru menolak atas hasil inovasi yang telah dilakukan oleh para pengembang kurikulum, maka usaha mereka akan sia-sia (Busro dalam Busro dan Siskandar, 2017: 163). 

ANALISIS POTENSI DAN LIMITASI ALTERNATIF

Analisis Potensi Alternatif

Guru adalah seorang profesional sehingga setiap kegiatan yang dilakukan merupakan penerapan dari konsep-konsep dasar profesi yang dimiliki. Kualitas seorang guru merupakan bekal terbaik bagi sebuah proses pembelajaran agar mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan. Sehingga perlu adanya peningkatan kualitas guru yang professional, berkompeten, dan mengajar sesuai dengan bidangnya memang dibutuhkan dalam penerapan kurikulum 2013 terutama pada daerah 3T, karena kualitas guru sangat menentukan kualitas proses dan hasil proses penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran (Saroni, 2011). Guru yang professional setidaknya memiliki kompetensi berikut ini: kompetensi profesional, kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial (Taniredja dkk, 2016). Sedangkan saat ini tidak semua guru memiliki kompetensi-kompetensi tersebut sehingga sangat perlu peningkatan profesionalitas guru melalui pemenuhan kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki tersebut.

Terlaksananya program pendidikan bergantung pada profesionalitas guru, khususnya program kurikulum 2013 ini. Kurikulum 2013 sangat berbeda dengan kurikulum sebelumnya. Kurikulum 2013 sebagai kurikulum yang baru membawa perubahan mendasar terhadap peran guru dalam proses pembelajaran. Disini guru dituntut berperan secara aktif sebagai motivator dan fasilitator pembelajaran sehingga siswa akan menjadi pusat belajar ( Busro dan Siskandar, 2017). Apabila seorang fasilitator memiliki profesionalitas yang kurang, maka akan terjadi hambatan dalam pencapaian tujuan pendidikan.

Dalam penerapan kurikulum 2013 ini sangat membutuhkan guru yang profesional karena melihat salah satu peran guru sebagai penerjemah kurikulum di sekolah sehingga guru dituntut untuk memiliki pengetahuan yang baik tentang kurikulum 2013 ini. Guru harus dapat menjadi penerjemah kurikulum yang matang (Busro dan Siskandar, 2017). Sedangkan saat ini masih banyak guru yang belum begitu paham dengan penerapan kurikulum 2013. Kunci keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan kurikulum pada hakikatnya ada ditangan para guru dimana guru adalah perencana, pelaksana, dan pengembang kurikulum dikelasnya. Kurikulum mengharuskan guru berperan optimal dalam pembelajaran (Busro dan Siskandar, 2017: 170). Dengan demikian, peran guru yang profesional dalam penerapan kurikulum 2013 sangatlah penting. Guru yang profesional mampu melaksanakan metode pembelajaran yang tepat sesuai kurikulum 2013 yaitu pembelajaran yang berpusat pada siswa. Selain itu, dengan adanya guru yang profesional sesuatu yang telah direncanakan terkait dengan kurikulum dapat diterapkan sehingga mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan.

Analisis Limitasi Alternatif

Apabila hanya berfokus pada peningkatan profesionalitas guru, tanpa memikirkan faktor lain yang menjadi pendukung penerapan kurikulum seperti penyediaan fasilitas bisa menjadi  kurang diperhatikan. Padahal, fasilitas pendukung yang lain tersebut juga sangat diperlukan dalam penerapan kurikulum 2013 seperti buku guru dan siswa. Perubahan dan pemberlakuan kurikulum ini berimplikasi juga pada perubahan isi dan materi kurikulum sehingga diperlukan buku untuk bahan ajar yang baru (Busro dan Siskandar, 2017). Sedangkan saat ini, untuk ketersediaan buku yang dibutuhkan masih kurang dan pendistribusiannya juga terlambat terlebih pada daerah 3T. Hal ini sangat menghambat proses pembelajaran.

Penyediaan buku untuk guru dan siswa dalam kurikulum 2013 ini merupakan fasilitas yang paling penting karena menjadi penunjang proses pembelajaran. Tanpa adanya buku guru, maka guru tidak dapat merencanakan proses pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum. Terlebih kurikulum 2013 berbeda dengan kurikulum sebelumnya sehingga sangat membutuhkan buku yang menjadi panduan guru dalam merencanakan proses pembelajaran.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Pemerintah telah memberikan solusi dari kendala-kendala penerapan kurikulum 2013. Melalui Dinas Pendidikan, pemerintah telah menyediakan cetak buku guru dan siswa dalam bentuk soft file. Selain itu, pemerintah juga mempercepat distribusi buku ke sekolah. Mengadakan buku guru dan siswa dalam bentuk soft file mungkin dapat diterapkan, namun apabila hal tersebut diterapkan di daerah 3T tentu akan mengalami hambatan. Selain faktor lokasi, juga faktor dana yang harus digunakan untuk mencetaknya. Dana yang dimiliki oleh setiap sekolah berbeda, terlebih pada daerah 3T dan apabila mengandalkan gaji guru juga tidak memungkinkan. Sedangkan untuk profesionalime guru, pemerintah pusat maupun daerah telah memperbanyak lagi pelatihan-pelatihan untuk guru dan juga memperbanyak beasiswa untuk guru yang ingin kuliah di perguruan tinggi sesuai dengan bidang tugasnya (Trisnawati, 2017).

Peningkatan profesionalitas guru harus terus ditingkatkan. Tidak hanya memberikan pelatihan, tetapi juga pembinaan dan pengawasan secara berkelanjutan untuk melihat berhasil tidaknya pemberian pelatihan tersebut. Selain itu, guru tidak akan menganggap pelatihan hanya sebagai formalitas apabila selanjutnya dilakukan pembinaan dan pengawasan (Busro dan Siskandar, 2017). Membangun tempat pelatihan-pelatihan untuk guru khususnya di daaerah 3T sehingga para guru tidak kesulitan dalam mengikuti pelatihan di tempat yang jauh. Metode pelatihan tidak hanya menggunakan ceramah, tetapi para pemberi pelatihan juga mencontohkan hal-hal yang dapat dicontohkan seperti pembuatan RPP yang benar sesuai dengan kurikulum 2013 dan guru diajak untuk membuat contoh RPP bersama-sama sehingga para guru akan lebih memahami apa yang disampaikan. Memberikan sosialisasi terhadap para guru juga perlu ditingkatkan, terlebih dengan adanya beasiswa dari pemerintah yang diperbanyak sehingga dengan adanya sosialisasi kesadaran guru meningkat bahwa profesionalitasnya sangat diperlukan dalam bidang pendidikan.

Dari permasalahan yang muncul juga dapat diambil jalan konvergensi yakni dengan melakukan peningkatan profesionalitas para guru tetapi juga tetap memperbaiki sistem penyediaan dan pendistribusian buku guru dan siswa. Namun, tidak hanya dengan menyediakan buku dalam bentuk soft file tetapi dengan membangun tempat-tempat sebagai penyedia dan pendistribusian buku guru dan siswa yang dapat dijangkau dengan mudah di daerah 3T sehingga tidak akan terjadi keterlambatan ataupun kurangnya buku yang dibutuhkan. Dengan demikian, proses pembelajaran dapat berjalan dengan efektif dan efisien dalam mencapai tujuan pendidikan. 

SIMPULAN

Kurikulum merupakan suatu bagian yang tak terpisahkan dalam pendidikan. Penerapan kurikulum merupakan penentu keberhasilan tujuan pendidikan. Kurikulum menjadi suatu rencana agar suatu proses pembelajaran dapat berjalan secara efektif dan efisien. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum terbaru yang dilaksanakan di Indonesia. Kurikulum ini berbeda dengan kurikulum sebelumnya. Perbedaan yang terletak pada metode pembelajaran yang digunakan, memerlukan guru yang profesional dan fasilitas pendukung yang memadai terlebih di daerah 3T. Masih banyak guru belum profesional dalam menjalankan tugasnya khususnya sebagai pendidik. Melihat kondisi tersebut, maka diperlukan peningkatan kualitas guru agar menjadi guru yang profesional. Peningkatan kualitas ini tidak hanya dengan pelatihan-pelatihan yang telah diberikan oleh pemerintah, tetapi juga yang akan dilakukan setelah pelatihan tersebut dilaksanakan yaitu dengan melakukan pengawasan terhadap para guru untuk melihat implementasi dari pelatihan yang diberikan.

Selain itu, penyediaan fasilitas pendukung seperti buku guru dan siswa juga sangat penting. Buku guru yang dijadikan panduan untuk membuat rencana pembelajaran sesuai dengan kurikulum 2013 harus didistribusikan dengan baik karena apabila dalam pendistribusian buku tersebut terlambat maka akan berdampak pada berlangsungnya proses pembelajaran di kelas. Hal tersebut juga berlaku pada buku siswa. Di daerah 3T masih sangat membutuhkan guru yang profesional dan fasilitas pendukung penerapan kurikulum 2013 agar proses pembelajaran yang dilaksanakan dapat mencapai tujuan pendidikan.

DAFTAR RUJUKAN

Busro, Muhammad dan Siskandar.2017.Perencanaan dan Pengembangan Kurikulum.Yogyakarta: Media Akademi

Imron, Ali.2012.Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia: Proses, Produk, dan Masa Depannya.Jakarta: PT Bumi Aksara

Nurmalasari, Riana dkk.Tanpa tahun.Peran Guru Dalam Implementasi Kurikulum 2013. Malang: Program Pascasarjana Universitas Negeri Malang, (Online), (https://ap.fip.um.ac.id), diakses pada tanggal 4 November 2017

Qomariyah.2014.Kesiapan Guru Dalam Menghadapi Implementasi Kurikulum 2013. Semarang: Program Pendidikan Ekonomi IKIP Veteran Semarang, (Online), (https://media.neliti.com), diakses pada tanggal 4 November 2017

Saroni, Muhammad.2011.Personal Branding Guru: Meningkatkan Kualitas dan Profesionalitas Guru.Jogjakarta: Ar-Ruzz Media

Taniredja, Tukiran dkk.2016.Guru Yang Profesional.Bandung: Alfabeta

Tristinawati.2017.Memaksimalkan Implementasi Kurikulum 2013, Berita, (Online), (http://analisadaily.com) diakses pada 4 November 2017

Read more...